Selasa, 06 September 2011

SOAL SAKD II BUKU MATERI Juli 2011

Contoh Soal SAKD II Soal Buku Materi


 


 

PETUNJUK:

1. Soal terdiri dari 50 butir.

2. Pilihlah satu jawaban yang paling benar antara a, b, c atau d.

3. Tidak berlaku sistem pengurangan (minus) untuk jawaban yang salah.

4. Untuk setiap jawaban yang benar mendapat nilai 2 (dua).

5. Tulislah jawaban Saudara pada lembar jawaban yang telah disediakan.


 


 

Hal 5 s.d 17

  1. Semua hak dibawah ini adalah hak yang dilakukan dalam rangka keuangan daerah kecuali :
    1. Hak menarik Pajak daerah
    2. Hak untuk mengadakan pinjaman daerah
    3. Hak untuk memperoleh dana perimbangan dari pusat
    4. Hak untuk memperoleh bagian laba dari perusahaan daerah


       

  2. Pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah adalah :
    1. Gubernur /Bupati/Walikota
    2. Sekretaris Daerah
    3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
    4. Kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah


       

  3. Persyaratan dan pembinaan karir bendahara diatur oleh :
    1. Pengguna Anggaran / Pengguna Barang
    2. Bendahara Umum Daerah
    3. Kepala Daerah
    4. Bendahara Umum Negara


     

  4. Pengguna Anggaran /Pengguna Barang berwenang antara lain :
    1. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran
    2. Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran
    3. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah
    4. Melaksanakan pemungutan pajak daerah


       

  5. Bendahara Umum Daerah berwenang antara lain :
    1. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan
    2. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak
    3. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
    4. Menggunakan barang milik daerah


 

  1. Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :
    1. Pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan
    2. Pendapatan daerah, pengeluaran daerah dan pembiayaan
    3. Penerimaan daerah, pengeluaran daerah dan pembiayaan
    4. Penerimaan daerah, belanja daerah dan pembiayaan


       

  2. Selisih lebih pendapatan daerah terhadap belanja daerah disebut :
    1. Kelebihan anggaran
    2. Surplus anggaran
    3. Selisih lebih anggaran
    4. Pembiayaan anggaran


       

  3. Sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi adalah seperti disebut di bawah ini, kecuali :
    1. Pendapatan asli daerah
    2. Dana perimbangan
    3. Pinjaman daerah
    4. Penerimaan pajak dan retribusi daerah


       

  4. Belanja pegawai dan belanja barang dan jasa adalah belanja yang diklasifikasikan berdasarkan :
    1. Fungsi
    2. Jenis
    3. Urusan pemerintahan
    4. Program dan kegiatan


       

  5. Pembentukan dana cadangan termasuk dalam komponen :
    1. Pendapatan
    2. Belanja
    3. Penerimaan pembiayaan
    4. Pengeluaran pembiayaan


       

  6. Jumlah pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD secara :
    1. Insidentil
    2. Periodic
    3. Bruto
    4. Netto


       


       


       


       


       

  7. Selanjutnya berdasarkan KUA yang telah disepakati, pemerintah daerah menyusun rancangan lebih pendapatan daerah terhadap belanja daerah tersebut :
    1. RPJMD
    2. PPAS
    3. DPA-SKPD
    4. RKPD


       

  8. Penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan disebut :
    1. Indicator Kinerja
    2. Standar Pelayanan Minimal
    3. Standar satuan harga
    4. Analisis standar belanja


       

  9. RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh :
    1. Tim Anggaran Pemerintah Daerah
    2. Sekretaris Daerah
    3. Panitia Anggaran DPRD
    4. Kepala Daerah


       

  10. Pembatalan peraturan daerah tentang perubahan APBD provinsi dan peraturan gubernur tentang penjabaran penjabaran perubahan APBD dilakukan oleh :
    1. DPRD Provinsi
    2. Dirjen Otonomi Daerah
    3. Menteri Dalam Negeri
    4. Presiden


       

  11. Pajak provinsi yang tariff tertinggi 10% adalah :
    1. PKB
    2. BBN-KB/KA
    3. PBB-KB
    4. P3ABT/AP


       

  12. STTPD tidak disampaikan oleh WPD kepada kepala daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah WPD ditegur secara tertulis, maka kepala daerah akan menerbitkan :
    1. SKPDKB
    2. SKPDN
    3. SKPD
    4. SKPDKBT


     


     


     

  13. Salah satu penerimaan daerah adalah dana bagi hasil pajak dari BPHTB dengan komposisi :
    1. Pemerintah pusat 25%; Pemerintah daerah 75%
    2. Pemerintah Pusat 10%; pemerintah daerah 9%; biaya pungut 9%
    3. Pemerintah Pusat 20%; pemerintah provinsi 32%; Pemerintah kab/kota 48%
    4. Pemerintah provinsi 16%; pemerintah kab/kota 84%


       

  14. Pinjaman daerah yang hanya dipergunakan untuk menutup kekurangan arus kas pada tahun anggaran yang bersangkutan
    1. Pinjaman jangka panjang
    2. Pinjaman jangka menengah
    3. Pinjaman jangka pendek
    4. Pinjaman pihak ketiga


       

  15. Jumlah penerimaan Negara dari pajak dan bukan pajak dalam APBN tahun 2008 sebesar Rp.550 trilyun dan jumlah alokasi bagi hasil adalah 50 trilyun, maka jumlah DAU seluruh Kabupaten/kota di Indonesia :
    1. Rp. 13 trilyun
    2. Rp. 117 trilyun
    3. Rp. 130 trilyun
    4. Rp. 260 trilyun


       

  16. Karakteristik belanja daerah yang dialokasikan dalam APBD khususnya terkait dengan pelayanan umum harus mengedepankan :
    1. Adil, merata dan tidak diskriminatif
    2. Proporsional, efisien, dan efektif
    3. Ekonomis, efisien, dan efektif
    4. Cukup, proforsional dan merata


       

  17. Sesuai dengan ketentuan permendagri No. 13 Tahun 2006 yang direvisi dengan permendagri No. 59 Tahun 2007, belanja tidak langsung meliputi :
    1. Belanja barang/jasa
    2. Belanja pegawai
    3. Belanja pegawai, dan belanja pemeliharaan
    4. Belanja pegawai, dan belanja perjalanan dinas


       

  18. Pembelian SUN, SBI dan SPN oleh pemerintah daerah termasuk investasi :
    1. Jangka pendek
    2. Jangka menengah
    3. Permanen
    4. Non permanen
  19. Pembangunan kembali 5 unit gedung baru SD di Kec. Sibolangit bernilai Rp.950 Juta tidak tersedia dalam APBD TA 2008, sebagai ganti 5 unit gedung SD yang roboh karena bencana tanah longsor dikategorikan dalam :
    1. Belanja modal
    2. Belanja barang/jasa
    3. Belanja investasi
    4. Belanja tidak tersangka


       

  20. Penyisihan dana cadangan oleh pemerintah daerah dapat bersumber pada :
    1. DAK
    2. Pinjaman Daerah
    3. Hasil penjualan SUD
    4. Bagian laba BUMD
  21. Pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD dilaksanakan setelah dokumen pelaksanaan anggaran SKPD (DPA-SKPD) ditetapkan oleh PPKD dengan persetujuan :
    1. Sekretaris daerah
    2. Kepala Daerah
    3. Tim Anggaran Pemerintah Daerah
    4. DPRD


       

  22. Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah oleh bendahara penerimaan paling lama
    1. 1 (satu) hari kerja
    2. 3 (tiga0 hari kerja
    3. 5 (lima) hari kerja
    4. 7 (tujuh) hari kerja


       

  23. Jumlah anggaran belanja daerah merupakan :
    1. Prakiraan realisasi belanja
    2. Plafon realisasi belanja
    3. Rencana nilai fisik kegiatan
    4. Rencana nilai kontrak pengadaan barang/jasa


       

  24. Penerbitan SPM atas SPP yang telah lengkap dan sah dilakukan oleh :
    1. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
    2. Bendahara Pengeluaran
    3. Kuasa Pengguna Anggaran
    4. Kuasa Bendahara Umum Daerah


       


       


       

  25. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, entitas akuntansi menyusun laporan keuangan meliputi :
    1. Laporan Semesteran dan Tahunan Pelaksanaan APBD
    2. Laporan Perhitungan Anggaran dan Nota Keuangan
    3. Neraca, LRA, LAK dan Catatan atas Laporan Keuangan
    4. Neraca, LRA dan Catatan atas Laporan Keuangan


       

  26. Apabila terjadi kerugian terhadap asset daerah, langkah pertamanya adalah :
    1. Tuntutan ganti rugi
    2. Tuntutan Perbendaharaan
    3. Upaya Damai
    4. Tuntutan ganti rugi khusus


       

  27. Apabila seorang kasir melarikan diri, maka dilakukan proses :
    1. Tuntutan perbendaharaan khusus
    2. Tuntutan hukuman jabatan
    3. Tuntutan ganti rugi
    4. Tuntutan khusus


       

  28. Apabila TGR tidak dapat dijalankan dan diberikan "pembebasan" hal tersebut terlebih dahulu disetujui oleh :
    1. Presiden
    2. Gubernur dan Bupati/Walikota
    3. DPRD dan Mendagri
    4. Gubernur dan Mendagri


       

  29. Apabila ternyata pegawai daerah terbukti bersalah dan merugikan keuangan daerah, maka kepala daerah dapat melakukan :
    1. Hukuman Percobaan
    2. Hukuman Disiplin
    3. Hukuman Kurungan
    4. Hukuman Denda


       

  30. Dalam hal daerah telah menetapkan "penghapusan" terhadap penggantian kerugian maka daerah :
    1. Masih dapat menagih kembali
    2. Tidak dapat menagih kembali
    3. Dapat menagih lagi sebesar 50% dari nilai kerugian daerah
    4. Dapat menagih kembali berdasarkan persetujuan DPRD.


       


       


       


       


       

    1. D
    2. A
    3. D
    4. A
    5. C
    6. A
    7. C
    8. C
    9. B
    10. D
    1. C
    2. B
    3. D
    4. A
    5. C
    6. B
    7. A
    8. C
    9. C
    10. B
    1. A
    2. B
    3. A
    4. A
    5. D
    6. A
    7. A
    8. B
    9. C
    10. D
    1. C
    2. D
    3. C
    4. B
    5. A
     


     


     

Soal JFA Pengantar SPM, SAKD I & II


 


 

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR JAKARTA


 


 

CONTOH SOAL DAN JAWABAN UJIAN SERTIFIKASI

JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR TINGKAT ANGGOTA TIM

( TERAMPIL & AHLI)


 


 


 


 

MATA AJARAN


 

1.    PENGANTAR SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN


 

2.    SISTEM ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA II


 

3.    SISTEM ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH I


 


 


 


 


 


 


 

SOAL BERIKUT INI HANYA CONTOH DARI SEBAGIAN MATA AJARAN YANG DIUJIKAN DALAM UJIAN SERTIFIKASI JFA BPKP.


 


 

₪₪₪ SELAMAT BELAJAR ₪₪₪

 

Contoh Soal Pengantar SPM


 


 

PETUNJUK:

1. Soal terdiri dari 50 butir.

2. Pilihlah satu jawaban yang paling benar antara a, b, c atau d.

3. Tidak berlaku sistem pengurangan (minus) untuk jawaban yang salah.

4. Untuk setiap jawaban yang benar mendapat nilai 2 (dua).

5. Tulislah jawaban Saudara pada lembar jawaban yang telah disediakan.


 


 


 

1.     Seluruh proses kegiatan penilaian terhadap obyek atau kegiatan tertentu dengan tujuan untuk memastikan apakah tugas sudah sesuai dengan yang ditetapkan merupakan esensi dari:

a.     Perencanaan

b.     Mengarahkan(leading)

c.     Pengendalian

d.     Pengorganisasian


 

2.     Alasan utama sangat diperlukannya pemahaman terhadap sistem pengendalian manajemen adalah:

a.     Untuk menilai kelemahan manajemen

b.     Auditor tidak mungkin melakukan pengujian secara keseluruhan c.    Sistem pengendalian manajemen adalah usur pokok manajemen

d.     Organisasi tanpa sistem pengendalian manajemen tidak mungkin efektif


 

3.     Pernyataan yang paling sesuai untuk menggambarkan konsep pengendalian intern menurut AICPA tahun 1949, adalah:

a.     Mencakup pengendalian atas harta organisasi

b.     Mencakup keandalan atas catatan laporan keuangan

c.     Mencakup pengendalian yang berkaitan dengan keuangan dan akuntansi d.    Mencakup seluruh rencana organisasi dan metode koordinasi


 

4.     Pengendalian intern versi COSO mencakup 3 kategori tujuan, yaitu:

a.     Efektifitas dan efisiensi operasi; Keandalan laporan keuangan; dan Ketaatan pada peraturan dan ketentuan yang berlaku

b.     Rencana organisasi; Metode dan prosedur akuntansi; dan Kepatuhan pada kebijakan Manajemen

c.     Pencapaian tujuan organisasi; Tersedianya catatan dan prosedur akuntansi;

dan pengendalian internal oleh manajemen

d.     Lingkungan manajemen; Penilaian risiko; dan Aktivitas pengendalian


 


 

1

 

Contoh Soal Pengantar SPM


 


 


 

5.     COSO memperkenalkan 5 komponen pengendalian intern, 3 diantaranya adalah: a.    Penilaian risiko manajemen, Aktifitas pengendalian, dan Rencana organisasi b.    Lingkungan pengendalian, Penilaian risiko manajemen, dan Monitoring

c.     Aktifitas pengendalian, Monitoring, dan Ketaatan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku

d.     Sistem komunikasi dan informasi akuntansi, lingkungan pengendalian dan rencana manajemen


 

6.     Konsep yang memberikan kerangka dasar bagi perancangan dan penerapan pengendalian manajemen antara lain:

a.     Memberikan keyakinan mutlak

b.     Pengendalian yang dipengaruhi oleh sistem

c.     Komponen pengendalian dan efisiensi operasi

d.     Memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan mutlak


 

7.     Konsep yang memberikan kerangka dasar bagi perancangan dan penerapan pengendalian manajemen antara lain:

a.     Memberikan keyakinan mutlak

b.     Pengendalian manajemen dipengaruhi oleh manusia c.    Pengendalian yang dipengaruhi oleh sistem

d.     Komponen pengendalian dan efisiensi operasi


 

8.     Konsep yang memberikan kerangka dasar bagi perancangan dan penerapan pengendalian manajemen antara lain:

a.     Pengendalian yang dipengaruhi oleh sistem yang terpasang b.    Komponen pengendalian dan efisiensi operasi

c.     Memberikan keyakinan mutlak bahwa sistem pengendalian dapat menjamin efektifitas operasi

d.     Komponen operasi atau kegiatan yang terpasang secara terus menerus


 


 


 


 


 


 

2

 

Contoh Soal Pengantar SPM


 


 


 

9.     Review oleh pengawas dan pengendalian ganda, adalah tindakan-tindakan yang dapat diklasifikasikan sebagai bentuk pengendalian manajemen jenis:

a.     Preventif

b.     Korektif

c.     Langsung d.    Fungsional


 

10.     Konfirmasi saldo bank merupakan contoh pengendalian untuk jenis:

a.     Preventif b.    Korektif c.    Detektif

d.     Pengganti


 

11.     Prosedur pengendalian terhadap piutang dengan cara melakukan konfirmasi atas saldo piutang, merupakan pengendalian manajemen jenis:

a.     Preventif b.    Detektif

c.     Pengganti

d.     Langsung


 


 


 


 


 


 


 


 

3

 

Contoh Soal Pengantar SPM


 


 


 

12.     Kebijakan perusahaan untuk pengendalian akses terhadap objek vital dilakukan dengan menggunakan pengenalan sidik jari. Karena aliran listrik mati, maka untuk akses masuk, setiap orang harus melalui satuan pengamanan(satpam). Adanya satpam pada kasus ini merupakan salah satu bentuk pengendalian manajemen jenis:

a.     Preventif b.    Korektif c.    Detektif

d.     Pengganti


 

13.    Yang dapat dikategorikan sebagai "Pengendalian pengarahan" adalah kegiatan:

a.     Adanya struktur organisasi yang secara jelas ada pemisahan fungsi b.    Supervisi yang dilakukan oleh atasan langsung

c.     Kegiatan perencanaan dalam organisasi

d.     Adanya pengecekan independen oleh petugas yang sudah ditetapkan


 

14.     Walaupun sudah disusun secara baik, pengendalian manajemen tetap memiliki beberapa keterbatasan, salah satu diantaranya adalah:

a.     Kurang matangnya pertimbangan b.    Tidak adanya pemisahan fungsi

c.     Tidak adanya supervisi

d.     Penggunaan sistem komputer


 

15.     Berikut ini adalah beberapa kelemahan yang dapat diidentifikasi berkaitan dengan sistem pengendalian manajemen, diantaranya:

a.     Kegagalan menerjemahkan perintah, pengabaian manajemen, adanya kolusi b.    Pengendalian yang sebagian dilaksanakan oleh manusia dan sebagian lagi

dilaksanakan oleh mesin(komputer)

c.     Adanya struktur organisasi yang secara jelas memisahkan tugas dan tanggung jawab setiap orang dalam organisasi

d.     Tidak     tersediaanya     pengendalian     pengganti     untuk     pengendalian     yang

berjalan dengan baik


 


 

4

 

Contoh Soal Pengantar SPM


 


 


 

16.     Secara singkat tujuan atau fungsi pengendalian manajemen adalah:

a.     Mencegah terjadinya hal-hal yang tidak dikehendaki dalam rangka mencapai tujuan organisasi, serta melakukan tindakan perbaikan jika telah terjadi kecurangan.

b.     Mengidentifikasi kesalahan yang ada dan melakukan tindakan korektif yang

diperlukan dalam merencanakan tujuan organisasi

c.     Mengidentifikasi terjadinya deviasi atau penyimpangan atas pelaksanaan terhadap rencana untuk melakukan tindakan korektif dalam mencapai tujuan organisasi

d.     Mengamankan     harta     perusahaan/organisasi,     mengidentifikasikan kemungkinan kecurangan yang mungkin terjadi dan mencegah digunakannya harta perusahaan/organisasi untuk hal yang tidak benar.


 

17.     Pernyataan yang paling tepat untuk menjelaskan definisi pengendalian intern menurut COSO adalah:

a.     Pengendalian manajemen adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh badan pengawas, manajemen dan pegawai lainnya.

b.     Komponen pengendalian manajemen antara lain terdiri dari lingkungan

pengendalian, Sistem akuntansi dan pengendalian administratif.

c.     Pengendalian intern merupakan struktur organisasi, sistem dan prosedur yang    dibangun     untuk     menjamin     pengamanan     harta,     keandalan     data keuangan dan ditaatinya peraturan perundangan yang berlaku

d.     Pengendalian manajemen adalah seluruh sistem dan prosedur, sistem akuntasi dan pengendalian administratif yang dibangun untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi


 

18.     Secara luas, upaya pencegahan kemungkinan terjadinya suatu deviasi atau penyimpangan merupakan:

a.     Fungsi akuntan

b.     Fungsi auditor

c.     Fungsi manajemen

d.     Fungsi pengendalian


 


 


 

5

 

Contoh Soal Pengantar SPM


 


 

19.     Salah satu tujuan dari perancangan sistem pengendalian manajemen adalah:

a.     Upaya preventif dalam fungsi manajemen

b.     Upaya pengendalian detektif terhadap kesalahan c.    Diperolehnya keandalan dan integritas informasi

d.     Memberikan keyakinan memadai atas fungsi pengendalian


 

20.     Mafaat     dari     pemahaman     dan     penilaian     keandalan     sistem     pengendalian manajamen diantaranya adalah:

a.     Mengurangi risiko audit, mendeteksi kesalahan dan melakukan koreksi

b.     Mengurangi risiko audit, dasar penetapan arah, lingkup, sifat dan waktu audit c.    Mempercepat proses audit, menemukan kesalahan dan pengenaan sanksi

bagi yang bersalah

d.     Menetapkan arah, lingkup dan waktu audit serta diminimalkannya kesalahan dalam pencatatan atas laporan keuangan organisasi


 

21.     Penanggung jawab atas sistem pengendalian manajemen menurut COSO adalah:

a.     Manajemen b.    Auditor

c.     Dewan komisaris d.    Pegawai


 

22.     Pernyataan yang paling benar berkaitan dengan risiko dan pengendalian adalah:

a.     Sistem pengendalian manajemen dibangun untuk menghilangkan risiko tidak tercapainya tujuan manajemen

b.     Efektifitas sistem pengendalian manajemen sangat ditentukan oleh efektifitas

penanganan risiko audit.

c.     Salah satu cara untuk memperkecil risiko adalah dengan cara meningkatkan efektifitas pengendalian manajemen.

d.     Risiko     audit     sangat     tergantung     pada     efektifitas     sistem     pengendalian manajemen


 


 


 


 


 

6

 

Contoh Soal Pengantar SPM


 


 

23.     Pemahaman     terhadap     efektifitas     sistem     pengendalian     manajemen     akan membantu auditor dalam hal:

a.     Pengujian auditor hanya pada aspek substantif

b.     Pengujian auditor lebih fokus pada aspek yang lemah

c.     Pengujian auditor akan lebih banyak pada pengujian ketaatan dibandingkan pengujian substantif

d.     Tidak ada kaitan antara pemahaman efektifitas pengendalian manajemen dengan tingkat penggujian yang dilakukan oleh auditor


 

24.     Pernyataan yang paling tepat untuk menjelaskan konsep penyimpangan dalam kontek pengendalian manajemen yang baik adalah:

a.     Penyimpangan tidak dapat ditolerir sama sekali, hal ini menjelaskan adanya kelemahan pengendalian manajemen

b.     Penyimpangan     harus     didokumentasikan     dan     harus     didukung     oleh persetujuan manajemen

c.     Penyimpangan tidak mungkin dihilangkan sama sekali, karena hal ini adalah

hal yang sangat manusiwi.

d.     Jumlah penyimpangan menunjukkan tingkat keandalan sistem pengendalian manajemen


 

25.     Dalam merancang sistem pengendalian manajemen, perlu dipertimbangkan:

a.     Sistem pengendalian manajemen harus memberikan keyakinan yang mutlak bagi manajemen bahwa tujuan organisasi dapat dicapai

b.     Yang utama adalah sistem pengendalian manajemen yang terkait dengan pengendalian akuntansi dan penerbitan laporan keuangan

c.     Besar biaya yang dikeluarkan dan manfaat yang akan diperoleh dari implementasi sistem pengendalian manajemen

d.     Ketersediaan dan kejujuran dari orang yang akan menggunakan sistem pengendalian manajemen


 

26.     Perancangan sistem pengendalian menajemen bertujuan antara lain untuk:

a.     Diperolehnya     keterandalan     dan     integritas     informasi,     melindungi     aset organisasi dan pencapaian kegiatan organisasi secara efektif dan ekonomis

b.     Pengendalian preventif, detektif, korektif dan fungsional

c.     Pengendalian melekat, pengendalian fungsional dan pengendalian struktural

d.    Melindungi asset organisasi, kepatuhan terhadap peraturan hukum yang

berlaku, serta perbaikan dan pengenaan sanksi jika terjadi kesalahan


 


 


 

7

 

Contoh Soal Pengantar SPM


 


 

27. Standar pengendalian intern yang diterbitkan oleh "International Organization of Suppreme Audit" menguraikan persyaratan sistem pengendalian manajemen dalam dua bagian yaitu:

a.     Standard Implementation (standar penerapan) dan Reporting (pelaporan)

b.     Tujuan pengendalian dan strategi implementasi c.    Standar umum dan standar rinci

d.     Standar dan guideline


 

28.     "Pengendalian monitoring", berkaitan dengan standar pengendalian manajemen versi INTOSAI termasuk dalam bagian:

a.     Tujuan pengendalian b.    Standar Umum

c.     Standar Rinci

d.     Guideline


 

29.     "Akses pada sumber daya/catatan dan akuntabilitasnya", dalam kontek standar pengendalian manajemen versi INTOSAI termasuk dalam bagian:

a.     Tujuan pengendalian b.    Standar Umum

c.     Standar Rinci

d.     Guideline


 

30.     Dalam sistem pengendalian manajemen, adanya kebutuhan bahwa "transaksi harus diotorisasi dan dilaksanakan oleh pegawai yang bertanggungjawab" merupakan:

a.     Tujuan perancangan sistem pengendalian manajemen b.    Persyaratan sistem pengendalian manajemen

c.     Bentuk pengendalian detektif

d.     Tujuan pengendalian manajemen


 

31.     Faktor yang perlu diperhatikan dalam sistem pengendalian manajemen dengan pendekatan    8    unsur,     khususnya     yang     berkaitan    dengan     masalah pengorganisasian adalah:

a.     Persyaratan kompetensi tenaga sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab yang telah ditetapkan

b.     Pendelegasian     wewenang     harus     dilakukan     sesering     mungkin     untuk meningkatkan kompetensi pegawai

c.     Suatu kegiatan yang bersifat penting, dari awal sampai akhir harus dilakukan oleh satu orang yang dipercaya

d.     Pegawai     harus     menghindari     adanya     tumpang     tindih,     duplikasi     dan

pertentangan dalam pembagian tugas


 


 


 

8

 

Contoh Soal Pengantar SPM


 


 


 

32.     Faktor yang perlu diperhatikan dalam sistem pengendalian manajemen dengan pendekatan 8 unsur, khususnya yang berkaitan dengan unsur kebijakan adalah:

a.     Penghindaran adanya tumpang tindih, duplikasi, dan pertentangan dalam pembagian tugas, fungsi, dan tanggung jawab

b.     Prosedur yang diciptakan telah menjamin kelancaran pemberian pelayanan

kepada pengguna

c.     Kebijakan dibuat dengan maksud untuk melaksanakan kegiatan yang telah digariskan secara ekonomis

d.     Kebijakan organisasi tidak berhubungan dengan disiplin pegawai


 

33.     Faktor yang perlu diperhatikan dalam sistem pengendalian manajemen dengan pendekatan 8 unsur, khususnya yang berkaitan dengan unsur perencanaan adalah:

a.     Tidak setiap kegiatan perlu direncanakan terlebih dahulu

b.     Rencana kerja yang baik akan selalu dimengerti dan dipahami para pegawai organisasi

c.     Rencana yang disusun menjadi salah satu alat pengendalian perusahaan d.    Rencana kerja telah dikomunikasikan secara efektif


 

34.     Faktor yang perlu diperhatikan dalam sistem pengendalian manajemen dengan pendekatan 8 unsur, khususnya yang berkaitan dengan unsur prosedur adalah:

a.     Untuk beberapa prosedur penting, duplikasi menjadi alat untuk melakukan

internal check

b.     Kebiasaan yang berlaku dalam praktek operasional

c.     Prosedur perlu ditinjau minimal 6 bulan sekali

d.     Prosedur yang dibuat harus selaras dengan kebijakan yang telah ditetapkan


 

35.     Faktor yang perlu diperhatikan dalam sistem pengendalian manajemen dengan pendekatan 8 unsur, khususnya yang berkaitan dengan unsur pencatatan akuntansi adalah:

a.     Fungsi akuntansi dipisahkan dari fungsi otorisasi dan penyimpanan

b.     Terdapat keharusan pada setiap pegawai tertentu untuk membuat laporan hasil pekerjaannya secara tertulis

c.     Prosedur akuntansi harus dibuat sesederhana mungkin

d.     Terdapat kewajiban bagi setiap orang untuk mempertanggung jawabkan kepada atasannya tentang pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerjanya


 


 

9

 

Contoh Soal Pengantar SPM


 


 


 

36.     Faktor yang perlu diperhatikan dalam sistem pengendalian manajemen dengan pendekatan 8 unsur, khususnya yang berkaitan dengan unsur pencatatan akuntansi adalah:

a.     Pencatatan akuntansi harus dilakukan oleh pegawai yang berpendidikan

S1 Akuntansi

b.     Pencatatan akuntansi harus dilakukan dengan program komputer, contohnya

6L atau Peachtree

c.     Kegiatan suatu ensitas dapat dicatat terlebih dahulu oleh ensitas lainnya sebelum sistem pencatatan tersebut handal

d.     Setiap kegiatan harus didokumentasikan dengan teliti, akurat dan tepat waktu


 

37.     Faktor yang perlu diperhatikan dalam sistem pengendalian manajemen dengan pendekatan 8 unsur, khususnya yang berkaitan dengan unsur Personalia adalah:

a.     Persyaratan kompetensi tenaga sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab yang telah ditetapkan

b.     Penempatan dan pemberian tugas harus diberikan dengan prinsip the right

man in the right place

c.     Pegawai diangkat berdasarkan rekomendasi pimpinan

d.     Pegawai baru harus ditempatkan pada posisi pelayanan langsung


 

38.     Faktor yang perlu diperhatikan dalam sistem pengendalian manajemen dengan pendekatan 8 unsur, khususnya yang berkaitan dengan unsur review intern adalah:

a.     Lingkup tugas kegiatan audit ditetapkan dengan jelas dan personel yang

ditugaskan sebagai auditor intern memenuhi persyaratan kompetensi yang memadai

b.     Struktur bagan auditor intern harus ditempatkan sejajar dengan bagian

keuangan

c.     Auditor tidak perlu diberi pelatihan lagi karena dapat belajar dari pengalaman d.    Tindak lanjut atas temuan-temuan audit tahun tahun-tahun lalu menjadi

tanggung jawab auditor


 

39.     Terdapat kewajiban bagi setiap orang untuk mempertanggungjawabkan kepada atasannya tentang pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerjanya, merupakan

faktor yang perlu diperhatikan oleh auditor untuk menilai efektivitas sistem pengendalian manajemen dengan pendekatan 8 unsur, khususnya untuk unsur:

a.     Personalia

b.     Pelaporan

c.     Pengorganisasian d.    Review Intern


 


 

10

 

Contoh Soal Pengantar SPM


 


 


 

40.     Risiko yang diderita akibat terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan yang berdampak pengenaan sanksi dan kerugian kepada organisasi merupakan jenis risiko:

a.     Risiko Bisnis

b.     Risiko ketaatan c.    Risiko Operasi

d.     Risiko Keuangan


 

41.     Risiko audit dibedakan dalam:

a.     Risiko bisnis, risiko sampling dan risiko deteksi b.    Risiko bisnis, risiko operasi dan risiko keuangan c.    Risiko bawaan, risiko sampling dan risiko audit

d.     Risiko bawaan, risiko pengendalian dan risiko deteksi


 

42.     Memahami tujuan yang akan dicapai, merupakan faktor yang menjadi perhatian dalam sistem pengendalian versi COSO, khususnya untuk komponen:

a.     Penilaian risiko

b.     Lingkungan pengendalian

c.     Sistem komunikasi dan informasi d.    Aktivitas pengendalian


 

43.     Kebijakan rekruitmen, pelatihan dan promosi pegawai, merupakan faktor yang menjadi perhatian dalam sistem pengendalian versi COSO, khususnya untuk komponen:

a.     Sistem komunikasi dan informasi

b.     Penilaian risiko

c.     Lingkungan pengendalian d.    Aktivitas pengendalian


 


 


 

11

 

Contoh Soal Pengantar SPM


 


 

44.     Transaksi     diotorisasi     dengan     semestinya,     merupakan     faktor     yang     menjadi perhatian dalam sistem pengendalian versi COSO, khususnya untuk komponen:

a.     Sistem komunikasi dan informasi

b.     Lingkungan pengendalian c.    Penilaian risiko

d.     Aktivitas pengendalian


 

45.     Otorisasi transaksi dan aktivitas yang seharusnya, merupakan faktor yang menjadi perhatian dalam sistem pengendalian versi COSO, khususnya untuk komponen:

a.     Sistem komunikasi dan informasi

b.     Lingkungan pengendalian c.    Aktivitas pengendalian

d.     Penilaian risiko


 

46.     Pengujian atas sistem pengendalian manajemen dilakukan oleh auditor dalam rangka:

a.     Menilai apakah sasaran audit sementara (Tentative Audit Objective/TAO)

dapat ditingkatkan menjadi sasaran audit tetap.

b.     Menilai apakah sasaran audit potential (Potential Audit Objective/PAO) dapat ditingkatkan    menjadi     sasaran     audit     sementara(Tentative     Audit Objective/TAO).

c.     Menilai risiko audit, yang berguna pada saat menentukan teknik audit yang sesuai dengan risiko audit yang teridentifikasi

d.     Mendapatkan temuan audit sementara yang akan dilakukan pengujian ketaatan lebih lanjut


 

47.     Dua hal yang harus diperhatikan auditor dalam memahami dan menguji sistem pengendalian manajemen auditan adalah:

a.     Teknologi informasi yang digunakan dan siapa pimpinan auditan b.    Tindak lanjut temuan dan jumlah temuan

c.     Ketepatan     waktu     tindak     lanjut     temuan     dan     teknologi     informasi     yang

digunakan

d.     Rancangan dari berbagai pengendalian dan apakah pengendalian berjalan sebagaimana mestinya


 

48.     Firm Audit Objective (FAO) atau sasaran audit tetap, diperoleh auditor setelah tahapan audit:

a.     Survei pendahuluan

b.     Evaluasi SPM

c.     Pengujian Ketaatan

d.     Pengujian Substantive


 

12

 

Contoh Soal Pengantar SPM


 


 


 

49.     Dalam metode pemahaman SPM, metode Narasi maupun metode Bagan arus memiliki karakteristik yang hampir sama, salah satu keuntungan metode bagan arus dibandingkan metode Narasi diantaranya:

a.     Bagan arus memberikan pandangan yang lebih ringkas dari suatu sistem b.    Bagan arus memberikan pandangan yang lebih detil suatu sistem

c.     Bagan arus menggunakan lambang-lambang suatu sistem

d.     Bagan arus lebih cocok untuk mengkomunikasikan karakteristik suatu sistem.


 

50.     Dalam metode penilaian SPM, lambang berikut     menjelaskan proses:

a.     Penyimpanan yang dapat diakses langsung b.    Arsip Permanen

c.     Kegiatan manual

d.     Proses otomatisasi


 


 


 

***selesai***


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

13

 

Contoh Soal SAKD II November 2010


 


 

PETUNJUK:

1. Soal terdiri dari 50 butir.

2. Pilihlah satu jawaban yang paling benar antara a, b, c atau d.

3. Tidak berlaku sistem pengurangan (minus) untuk jawaban yang salah.

4. Untuk setiap jawaban yang benar mendapat nilai 2 (dua).

5. Tulislah jawaban Saudara pada lembar jawaban yang telah disediakan.


 


 


 

  1. Jenis pinjaman yang digunakan untuk menutup kekurangan likuiditas pemerintah daerah, disebut :
    1. Pinjaman Jangka Menengah
    2. Pinjaman Jangka Panjang
    3. Pinjaman Jangka Pendek
    1. Pinjaman Daerah

      Hal. 91

  2. Apabila penerimaan Negara dari bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di provinsi antah berantah pada tahun anggaran 2005 sebesar Rp.200 Milyar, besarnya bagian provinsi tersebut adalah :
    1. Rp. 128 Milyar
    2. Rp. 40 Milyar
    3. Rp. 32 Milyar
    4. Rp. 30 Milyar


       

  3. Dalam tahun 2006 di Provinsi amarta berhasil menghimpun PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 sebesar Rp. 10 trilyun, maka menurut PP 55 Tahun 2005 tentang dana Perimbangan, bagi hasil yang diterima pemda provinsi amarta sebesar :
    1. Rp. 2.000 Milyar
    2. Rp. 1.200 Milyar
    3. Rp. 840 Milyar
    4. Rp. 800 Milyar
  4. Pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui mekanisme perjanjian:
    1. Pemda dengan Pemerintah Pusat/Kementrian Keuangan
    2. Perusahaan daerah dengan kreditor asing
    3. Pemerintah pusat dengan kreditor asing
    4. Pemda dengan kreditor asing

      Hal 94

  5. Pengeluaran Kas dari Kas Daerah dapat dibebankan ke APBD tanpa Perda APBD disahkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah :
    1. Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan
    2. Belanja barang dan jasa
    3. Belanja pegawai
    4. Belanja modal
  6. Belanja yang dipengaruhi oleh adanya program dan kegiatan yang direncanakan disebut :
    1. Belanja modal
    2. Belanja pegawai
    3. Belanja langsung
    4. Belanja barang & jasa


       

  7. Program/Kegiatan yang dialokasikan kedalam belanja tidak langsung adalah program :
    1. Belanja barang & jasa
    2. Bantuan social
    3. Non investasi
    4. Belanja modal


       

  8. Pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas, disebut :
    1. Klasifikasi kelompok
    2. Klasifikasi jenis belanja
    3. Klasifikasi program dan kegiatan
    4. Klasifikasi Urusan Pemerintah Daerah


       

  9. Belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana social yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas pendapatan daerah tahun-tahun sebelumnya, masuk dalam kelompok :
    1. Belanja Modal
    2. Belanja Subsidi
    3. Belanja Pegawai
    4. Belanja Tidak Terduga
  10. Investasi jangka panjang dengan tujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjual belikan atau ditarik kembali, disebut :
    1. Investasi Permanen
    2. Investasi Non Permanen
    3. Investasi Jangka Panjang
    4. Investasi Kepemilikan Saham


       

  11. Setelah APBD ditetapkan, PPKD kemudian memberitahukan kepada seluruh kepala SKPD agar menyusun dan menyerahkan rancangan DPA-SKPD kepada PPKD, paling lama :
    1. 3 hari kerja
    2. 6 hari kerja
    3. 10 hari kerja
    4. 15 hari kerja


       

  12. Sejak ditetapkannya peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD, TAPD bersama-sama dengan kepala SKPD melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD, paling lama :
    1. 3 hari kerja
    2. 6 hari kerja
    3. 10 hari kerja
    4. 15 hari kerja


       

  13. Pengembalian kelebihan penerimaan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan kepada rekening :
    1. Belanja tidak terduga
    2. Belanja pegawai
    3. Belanja subsidi
    4. Belanja modal
  14. Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan, bendahara pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada pengguna anggaran, melalui :
    1. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)
    2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
    3. Kuasa Pengguna Anggaran
    4. Pengguna Anggaran


       

  15. Pengeluaran Belanja mata anggaran tertentu, demikian pula untuk pembayaran kepada pihak ketiga dan/atau yang diatas Rp.10 juta, dilakukan dengan mengajukan :
    1. SPP Uang Persediaan (SPP-UP)
    2. SPP Tambahan Uang (SPP-TU)
    3. SPP Ganti Uang (SPP-GU)
    4. SPP Langsung (SPP-LS)


       

  16. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran terhitung sejak diterimanya dokumen SPP, segera menerbikan SPM paling lambat :
    1. 1 (satu) hari Kerja
    2. 2 (dua) hari kerja
    3. 3 (tiga) hari Kerja
    4. 4 (empat) hari kerja


       

  17. Dalam rangka manajemen kas daerah, PPKD menetapkan anggaran kas dengan menerbitkan
    1. Surat Penyediaan Dana (SPD)
    2. Surat Keputusan Otorisasi (SKO)
    3. Surat Perintah Penyediaan Dana (SP2D)
    4. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS)


       

  18. Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas, disebut prinsif :
    1. Prinsip realisasi
    2. Prinsip periodisitas
    3. Prinsip konsistensi
    4. Prinsip penyajian wajar
  19. Pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama satu tahun fiscal akan digunakan untuk membiayai belanja yang terjadi dalam periode tersebut, disebut prinsif :
    1. Prinsip periodisitas
    2. Prinsip penyajian wajar
    3. Prinsip konsistensi
    4. Prinsip realisasi
  20. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, entitas akuntansi tidak menyusun laporan keuangan berupa :
    1. Neraca
    2. Laporan Arus Kas
    3. Laporan Realisasi Anggaran
    4. Catatan atas Laporan Keuangan


       

  21. Setelah kerugian Daerah diketahui, atasan langsung atau kepala SKPD wajib melaporkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dan diberitahukan kepada BPK selambat-lambatnya :
    1. 5 hari kerja
    2. 7 hari kerja
    3. 10 hari kerja
    4. 15 hari kerja


       

  22. Jika Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tidak mungkin diperoleh/tidak menjamin pengembalian kerugian daerah, maka kepala daerah yang bersangkutan segera mengeluarkan :
    1. Surat teguran kepada yang bersangkutan
    2. Surat tagihan kepada yang bersangkutan
    3. Surat paksa kepada yang bersangkutan
    4. Surat keputusan pembebanan penggantian kerugian kepada yang bersangkutan


       

  23. Yang bukan merupakan sifat dan bentuk kerugian daerah, ditinjau dari pelakunya adalah :
    1. Bendahara
    2. Pegawai Swasta
    3. Pegawai negeri bukan swasta
    4. Pihak ketiga yang terkait langsung / tidak langsung dengan kerugian daerah
  24. Yang tidak termasuk penyelesaian tuntutan ganti rugi daerah dengan melalui upaya damai, yaitu dilakukan dengan cara :
    1. Dibuatkan SKTJM dari yang bersangkutan
    2. Surat kuasa untuk menjual jaminan barang dari yang bersangkutan
    3. Surat kuasa memotong angsuran maksimal jangka 2 tahun dari yang bersangkutan
    4. Dilakukan atas dasar perhitungan yang diberikan oleh bendahara yang bersangkutan kepada kepala daerah
  25. Pencatatan atas penyelesaian tuntutan perbendaharaan yang telah dilakukan sewaktu-waktu dapat ditagih apabila :
    1. Bendahara meninggal dunia tanpa ahli waris
    2. Bendahara melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya
    3. Ada ahli waris, tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya
    4. Upaya penyetoran ke Kas Daerah berhasil ditarik dari Kas Negara


       

  26. Jika pelanggaran yang dilakukan pegawai secara terus menerus selama periode 1997-2006 dan menyebabkan kerugian daerah, maka atas tuntutan penggantian kerugian daerah yang dilakukan pada 3 April 2007 :
    1. Dapat dituntut untuk semua kerugian yang terjadi
    2. Hanya dapat dituntut untuk periode mulai tahun 1999
    3. Hanya dapat dituntut untuk periode mulai tahun 2002
    4. Hanya dapat dituntut untuk periode mulai tahun 2004


       

  27. Terhadap pegawai yang telah diputus pengadilan pidana dinyatakan bebas, maka jika pelanggaran hukumnya tersebut menyebabkan kerugian daerah :
    1. Pegawai yang bersangkutan tidak perlu lagi mengganti kerugian daerah
    2. Pegawai yang bersangkutan tetap wajib mengganti kerugian daerah
    3. SKPD harus mengganti kerugian daerah tersebut
    4. Kerugian daerah tersebut dianggap tidak terjadi
  28. Penyelesaian kerugian daerah dapat dilakukan upaya damai, apabila penggantian kerugian daerah dilakukan dengan :
    1. Diangsur paling lambat 5 (lima) tahun dengan menandatangani SKTJM
    2. Diangsur paling lambat 3 (tiga) tahun dengan menandatangani SKTJM
    3. Diangsur paling lambat 4 (empat) tahun dengan menandatangani SKTJM
    4. Dibayar tunai atau diangsur paling lambat 2 (dua) tahun dengan menandatangani SKTJM
  29. Kerugian daerah berupa kehilangan kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) yang umur pembeliannya sampai dengan 3 tahun, dapat berupa :
    1. Angsuran sampai dengan 3 (tiga) tahun
    2. Angsuran sampai dengan 5 (lima) tahun
    3. Nilai pasar kendaraan sesuai kondisinya
    4. Kendaraan bermotor dengan merek dan tipe yang sama
  30. Kepala Daerah dapat menerbitkan surat keputusan pencatatan jika proses penyelesaian kerugian terhadap bendahara belum dapat dilaksanakan, bila :
    1. Bendahara meninggal dunia tanpa ada ahli waris yang diketahui
    2. Upaya penyetoran ke kas daerah berhasil ditarik dari kas Negara
    3. Ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya
    4. Yang bersangkutan diketahui alamatnya
  31. Yang tidak termasuk dalam pengertian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah :
    1. Hak daerah yang dapat dinilai dengan uang
    2. Kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang
    3. Segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang dipisahkan
    4. Segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut


       

  32. Sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah, dilaksanakan atas dasar :
    1. Desentralisasi, Dekonsentralisasi dan tugas pembantuan
    2. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
    3. Penerimaan asli daerah (PAD)
    4. Bagian laba BUMD


       

  33. Yang merupakan sumber penerimaan APBD melalui alokasi dana perimbangan dari pemerintah pusat dan daerah, adalah dana :
    1. Desentralisasi
    2. Dekonsentralisasi
    3. Tugas Pembantuan
    4. Aspirasi dan Otonomi Khusus


       

  34. Yang menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik daerah (BMD) yaitu :
    1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
    2. Menteri Dalam Negeri
    3. Sekretaris Daerah
    4. Kepala Daerah
  35. Yang bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah adalah
    1. Kepala Daerah
    2. Sekretaris Daerah
    3. Menteri Dalam Negeri
    4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)


       

  36. Tugas koordinasi di bidang penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah di provinsi/kabupaten/kota ada pada :
    1. Gubernur/Bupati/Walikota
    2. Sekretaris Daerah
    3. Ketua DPRD
    4. PPKD


       

  37. Dikaitkan dengan kebijakan fiscal pemerintah, fungsi anggaran Negara/daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan, adalah
    1. Fungsi Otorisasi
    2. Fungsi Distribusi
    3. Fungsi Perencanaan
    4. Fungsi Pengawasan


       

  38. Fungsi-fungsi berikut yang lebih efektif apabila dilaksanakan oleh pemerintah pusat adalah
    1. Fungsi Distribusi dengan lokasi
    2. Fungsi alokasi dengan stabilisasi
    3. Fungsi distribusi dengan stabilisasi
    4. Fungsi alokasi dengan perencanaan


       

  39. Azas yang mengharuskan agar setiap transaksi ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran, disebut :
    1. Azas universalitas
    2. Azas Spesialitas
    3. Azas Kesatuan
    4. Azas Akrual


       

  40. Azas yang mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya, disebut :
    1. Azas Universalitas
    2. Azas Spesialitas
    3. Azas Kesatuan
    4. Azas akrual


       

  41. Ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan factor kualitas, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan dari setiap program, disebut :
    1. Indicator keberhasilan
    2. Capaian kinerja
    3. Indicator kinerja
    4. Indicator kunci


       

  42. Penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan pada setiap RKA-SKPD, disebut :
    1. Capaian kinerja
    2. Indicator kinerja
    3. Standar satuan harga
    4. Analisis standar belanja


       

  43. Yang tidak digunakan sebagai pendekatan oleh kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD adalah :
    1. Penganggaran terpadu
    2. Penganggaran berdasarkan kegiatan
    3. Penganggaran berdasarkan prestasi kerja
    4. Kerangka pengeluaran jangka menengah daerah


       

  44. RKA-SKPD yang telah disusun oleh kepala SKPD disampaikan kepada PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) untuk selanjutnya dibahas oleh :
    1. Gabungan tim anggaran pemerintah daerah dan legislatif
    2. Tim anggaran pemerintah daerah
    3. Tim anggaran legislatif
    4. Tim anggaran unit kerja
  45. Berikut merupakan jenis pajak provinsi adalah :
    1. Pajak Hotel
    2. Pajak Restoran
    3. Pajak Reklame
    4. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah


       

  46. Yang termasuk dana perimbangan dalam APBD adalah :
    1. Bagi hasil pajak dan bukan pajak
    2. Lain-lain pendapatan yang sah
    3. Penerimaan hibah
    4. Pajak restoran
  47. Kabupaten pringgodani pada akhir tahun anggaran 2006 berhasil memungut pajak bumi dan bangunan (PBB) sebesar Rp.10 Milyar. Besarnya dana bagi hasil pajak yang diterima kabupaten tersebut adalah :
    1. Rp. 6.500.000.000,-
    2. Rp. 6.480.000.000,-
    3. Rp. 1.620.000.000,-
    4. Rp. 900.000.000,-


       

  48. Dari jumlah PBB sebesar 10 Milyar yang dipungut, berapa besarnya dana bagi hasil pajak yang diterima oleh provinsi pringgodani ditahun 2006 :
    1. Rp. 6.500.000.000,-
    2. Rp. 6.480.000.000,-
    3. Rp. 1.620.000.000,-
    4. Rp. 900.000.000,-


       

  49. Dari jumlah PBB sebesar 10 Milyar yang dipungut, maka besarnya dana bagi hasil yang diterima oleh pemerintah pusat (Republik Mimpi) ditahun 2006 :
    1. Rp. 6.500.000.000,-
    2. Rp. 6.480.000.000,-
    3. Rp. 1.620.000.000,-
    4. Rp. 1.000.000.000,-


       

  50. Apabila besarnya DAU tahun anggaran 2005 ditetapkan 26% dari pendapatan dalam negeri netto sebesar Rp.100 Trilyun maka jumlah DAU untuk seluruh provinsi Indonesia :
    1. Rp. 90 trilyun
    2. Rp. 10 trilyun
    3. Rp. 26 trilyun
    4. Rp. 2,6 trilyun