BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR JAKARTA
CONTOH SOAL DAN JAWABAN UJIAN SERTIFIKASI
JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR TINGKAT ANGGOTA TIM
( TERAMPIL & AHLI)
MATA AJARAN
1. PENGANTAR SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN
2. SISTEM ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA II
3. SISTEM ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH I
SOAL BERIKUT INI HANYA CONTOH DARI SEBAGIAN MATA AJARAN YANG DIUJIKAN DALAM UJIAN SERTIFIKASI JFA BPKP.
₪₪₪ SELAMAT BELAJAR ₪₪₪
Contoh Soal Pengantar SPM
PETUNJUK:
1. Soal terdiri dari 50 butir.
2. Pilihlah satu jawaban yang paling benar antara a, b, c atau d.
3. Tidak berlaku sistem pengurangan (minus) untuk jawaban yang salah.
4. Untuk setiap jawaban yang benar mendapat nilai 2 (dua).
5. Tulislah jawaban Saudara pada lembar jawaban yang telah disediakan.
1. Seluruh proses kegiatan penilaian terhadap obyek atau kegiatan tertentu dengan tujuan untuk memastikan apakah tugas sudah sesuai dengan yang ditetapkan merupakan esensi dari:
a. Perencanaan
b. Mengarahkan(leading)
c. Pengendalian
d. Pengorganisasian
2. Alasan utama sangat diperlukannya pemahaman terhadap sistem pengendalian manajemen adalah:
a. Untuk menilai kelemahan manajemen
b. Auditor tidak mungkin melakukan pengujian secara keseluruhan c. Sistem pengendalian manajemen adalah usur pokok manajemen
d. Organisasi tanpa sistem pengendalian manajemen tidak mungkin efektif
3. Pernyataan yang paling sesuai untuk menggambarkan konsep pengendalian intern menurut AICPA tahun 1949, adalah:
a. Mencakup pengendalian atas harta organisasi
b. Mencakup keandalan atas catatan laporan keuangan
c. Mencakup pengendalian yang berkaitan dengan keuangan dan akuntansi d. Mencakup seluruh rencana organisasi dan metode koordinasi
4. Pengendalian intern versi COSO mencakup 3 kategori tujuan, yaitu:
a. Efektifitas dan efisiensi operasi; Keandalan laporan keuangan; dan Ketaatan pada peraturan dan ketentuan yang berlaku
b. Rencana organisasi; Metode dan prosedur akuntansi; dan Kepatuhan pada kebijakan Manajemen
c. Pencapaian tujuan organisasi; Tersedianya catatan dan prosedur akuntansi;
dan pengendalian internal oleh manajemen
d. Lingkungan manajemen; Penilaian risiko; dan Aktivitas pengendalian
1
Contoh Soal Pengantar SPM
5. COSO memperkenalkan 5 komponen pengendalian intern, 3 diantaranya adalah: a. Penilaian risiko manajemen, Aktifitas pengendalian, dan Rencana organisasi b. Lingkungan pengendalian, Penilaian risiko manajemen, dan Monitoring
c. Aktifitas pengendalian, Monitoring, dan Ketaatan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku
d. Sistem komunikasi dan informasi akuntansi, lingkungan pengendalian dan rencana manajemen
6. Konsep yang memberikan kerangka dasar bagi perancangan dan penerapan pengendalian manajemen antara lain:
a. Memberikan keyakinan mutlak
b. Pengendalian yang dipengaruhi oleh sistem
c. Komponen pengendalian dan efisiensi operasi
d. Memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan mutlak
7. Konsep yang memberikan kerangka dasar bagi perancangan dan penerapan pengendalian manajemen antara lain:
a. Memberikan keyakinan mutlak
b. Pengendalian manajemen dipengaruhi oleh manusia c. Pengendalian yang dipengaruhi oleh sistem
d. Komponen pengendalian dan efisiensi operasi
8. Konsep yang memberikan kerangka dasar bagi perancangan dan penerapan pengendalian manajemen antara lain:
a. Pengendalian yang dipengaruhi oleh sistem yang terpasang b. Komponen pengendalian dan efisiensi operasi
c. Memberikan keyakinan mutlak bahwa sistem pengendalian dapat menjamin efektifitas operasi
d. Komponen operasi atau kegiatan yang terpasang secara terus menerus
2
Contoh Soal Pengantar SPM
9. Review oleh pengawas dan pengendalian ganda, adalah tindakan-tindakan yang dapat diklasifikasikan sebagai bentuk pengendalian manajemen jenis:
a. Preventif
b. Korektif
c. Langsung d. Fungsional
10. Konfirmasi saldo bank merupakan contoh pengendalian untuk jenis:
a. Preventif b. Korektif c. Detektif
d. Pengganti
11. Prosedur pengendalian terhadap piutang dengan cara melakukan konfirmasi atas saldo piutang, merupakan pengendalian manajemen jenis:
a. Preventif b. Detektif
c. Pengganti
d. Langsung
3
Contoh Soal Pengantar SPM
12. Kebijakan perusahaan untuk pengendalian akses terhadap objek vital dilakukan dengan menggunakan pengenalan sidik jari. Karena aliran listrik mati, maka untuk akses masuk, setiap orang harus melalui satuan pengamanan(satpam). Adanya satpam pada kasus ini merupakan salah satu bentuk pengendalian manajemen jenis:
a. Preventif b. Korektif c. Detektif
d. Pengganti
13. Yang dapat dikategorikan sebagai "Pengendalian pengarahan" adalah kegiatan:
a. Adanya struktur organisasi yang secara jelas ada pemisahan fungsi b. Supervisi yang dilakukan oleh atasan langsung
c. Kegiatan perencanaan dalam organisasi
d. Adanya pengecekan independen oleh petugas yang sudah ditetapkan
14. Walaupun sudah disusun secara baik, pengendalian manajemen tetap memiliki beberapa keterbatasan, salah satu diantaranya adalah:
a. Kurang matangnya pertimbangan b. Tidak adanya pemisahan fungsi
c. Tidak adanya supervisi
d. Penggunaan sistem komputer
15. Berikut ini adalah beberapa kelemahan yang dapat diidentifikasi berkaitan dengan sistem pengendalian manajemen, diantaranya:
a. Kegagalan menerjemahkan perintah, pengabaian manajemen, adanya kolusi b. Pengendalian yang sebagian dilaksanakan oleh manusia dan sebagian lagi
dilaksanakan oleh mesin(komputer)
c. Adanya struktur organisasi yang secara jelas memisahkan tugas dan tanggung jawab setiap orang dalam organisasi
d. Tidak tersediaanya pengendalian pengganti untuk pengendalian yang
berjalan dengan baik
4
Contoh Soal Pengantar SPM
16. Secara singkat tujuan atau fungsi pengendalian manajemen adalah:
a. Mencegah terjadinya hal-hal yang tidak dikehendaki dalam rangka mencapai tujuan organisasi, serta melakukan tindakan perbaikan jika telah terjadi kecurangan.
b. Mengidentifikasi kesalahan yang ada dan melakukan tindakan korektif yang
diperlukan dalam merencanakan tujuan organisasi
c. Mengidentifikasi terjadinya deviasi atau penyimpangan atas pelaksanaan terhadap rencana untuk melakukan tindakan korektif dalam mencapai tujuan organisasi
d. Mengamankan harta perusahaan/organisasi, mengidentifikasikan kemungkinan kecurangan yang mungkin terjadi dan mencegah digunakannya harta perusahaan/organisasi untuk hal yang tidak benar.
17. Pernyataan yang paling tepat untuk menjelaskan definisi pengendalian intern menurut COSO adalah:
a. Pengendalian manajemen adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh badan pengawas, manajemen dan pegawai lainnya.
b. Komponen pengendalian manajemen antara lain terdiri dari lingkungan
pengendalian, Sistem akuntansi dan pengendalian administratif.
c. Pengendalian intern merupakan struktur organisasi, sistem dan prosedur yang dibangun untuk menjamin pengamanan harta, keandalan data keuangan dan ditaatinya peraturan perundangan yang berlaku
d. Pengendalian manajemen adalah seluruh sistem dan prosedur, sistem akuntasi dan pengendalian administratif yang dibangun untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi
18. Secara luas, upaya pencegahan kemungkinan terjadinya suatu deviasi atau penyimpangan merupakan:
a. Fungsi akuntan
b. Fungsi auditor
c. Fungsi manajemen
d. Fungsi pengendalian
5
Contoh Soal Pengantar SPM
19. Salah satu tujuan dari perancangan sistem pengendalian manajemen adalah:
a. Upaya preventif dalam fungsi manajemen
b. Upaya pengendalian detektif terhadap kesalahan c. Diperolehnya keandalan dan integritas informasi
d. Memberikan keyakinan memadai atas fungsi pengendalian
20. Mafaat dari pemahaman dan penilaian keandalan sistem pengendalian manajamen diantaranya adalah:
a. Mengurangi risiko audit, mendeteksi kesalahan dan melakukan koreksi
b. Mengurangi risiko audit, dasar penetapan arah, lingkup, sifat dan waktu audit c. Mempercepat proses audit, menemukan kesalahan dan pengenaan sanksi
bagi yang bersalah
d. Menetapkan arah, lingkup dan waktu audit serta diminimalkannya kesalahan dalam pencatatan atas laporan keuangan organisasi
21. Penanggung jawab atas sistem pengendalian manajemen menurut COSO adalah:
a. Manajemen b. Auditor
c. Dewan komisaris d. Pegawai
22. Pernyataan yang paling benar berkaitan dengan risiko dan pengendalian adalah:
a. Sistem pengendalian manajemen dibangun untuk menghilangkan risiko tidak tercapainya tujuan manajemen
b. Efektifitas sistem pengendalian manajemen sangat ditentukan oleh efektifitas
penanganan risiko audit.
c. Salah satu cara untuk memperkecil risiko adalah dengan cara meningkatkan efektifitas pengendalian manajemen.
d. Risiko audit sangat tergantung pada efektifitas sistem pengendalian manajemen
6
Contoh Soal Pengantar SPM
23. Pemahaman terhadap efektifitas sistem pengendalian manajemen akan membantu auditor dalam hal:
a. Pengujian auditor hanya pada aspek substantif
b. Pengujian auditor lebih fokus pada aspek yang lemah
c. Pengujian auditor akan lebih banyak pada pengujian ketaatan dibandingkan pengujian substantif
d. Tidak ada kaitan antara pemahaman efektifitas pengendalian manajemen dengan tingkat penggujian yang dilakukan oleh auditor
24. Pernyataan yang paling tepat untuk menjelaskan konsep penyimpangan dalam kontek pengendalian manajemen yang baik adalah:
a. Penyimpangan tidak dapat ditolerir sama sekali, hal ini menjelaskan adanya kelemahan pengendalian manajemen
b. Penyimpangan harus didokumentasikan dan harus didukung oleh persetujuan manajemen
c. Penyimpangan tidak mungkin dihilangkan sama sekali, karena hal ini adalah
hal yang sangat manusiwi.
d. Jumlah penyimpangan menunjukkan tingkat keandalan sistem pengendalian manajemen
25. Dalam merancang sistem pengendalian manajemen, perlu dipertimbangkan:
a. Sistem pengendalian manajemen harus memberikan keyakinan yang mutlak bagi manajemen bahwa tujuan organisasi dapat dicapai
b. Yang utama adalah sistem pengendalian manajemen yang terkait dengan pengendalian akuntansi dan penerbitan laporan keuangan
c. Besar biaya yang dikeluarkan dan manfaat yang akan diperoleh dari implementasi sistem pengendalian manajemen
d. Ketersediaan dan kejujuran dari orang yang akan menggunakan sistem pengendalian manajemen
26. Perancangan sistem pengendalian menajemen bertujuan antara lain untuk:
a. Diperolehnya keterandalan dan integritas informasi, melindungi aset organisasi dan pencapaian kegiatan organisasi secara efektif dan ekonomis
b. Pengendalian preventif, detektif, korektif dan fungsional
c. Pengendalian melekat, pengendalian fungsional dan pengendalian struktural
d. Melindungi asset organisasi, kepatuhan terhadap peraturan hukum yang
berlaku, serta perbaikan dan pengenaan sanksi jika terjadi kesalahan
7
Contoh Soal Pengantar SPM
27. Standar pengendalian intern yang diterbitkan oleh "International Organization of Suppreme Audit" menguraikan persyaratan sistem pengendalian manajemen dalam dua bagian yaitu:
a. Standard Implementation (standar penerapan) dan Reporting (pelaporan)
b. Tujuan pengendalian dan strategi implementasi c. Standar umum dan standar rinci
d. Standar dan guideline
28. "Pengendalian monitoring", berkaitan dengan standar pengendalian manajemen versi INTOSAI termasuk dalam bagian:
a. Tujuan pengendalian b. Standar Umum
c. Standar Rinci
d. Guideline
29. "Akses pada sumber daya/catatan dan akuntabilitasnya", dalam kontek standar pengendalian manajemen versi INTOSAI termasuk dalam bagian:
a. Tujuan pengendalian b. Standar Umum
c. Standar Rinci
d. Guideline
30. Dalam sistem pengendalian manajemen, adanya kebutuhan bahwa "transaksi harus diotorisasi dan dilaksanakan oleh pegawai yang bertanggungjawab" merupakan:
a. Tujuan perancangan sistem pengendalian manajemen b. Persyaratan sistem pengendalian manajemen
c. Bentuk pengendalian detektif
d. Tujuan pengendalian manajemen
31. Faktor yang perlu diperhatikan dalam sistem pengendalian manajemen dengan pendekatan 8 unsur, khususnya yang berkaitan dengan masalah pengorganisasian adalah:
a. Persyaratan kompetensi tenaga sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab yang telah ditetapkan
b. Pendelegasian wewenang harus dilakukan sesering mungkin untuk meningkatkan kompetensi pegawai
c. Suatu kegiatan yang bersifat penting, dari awal sampai akhir harus dilakukan oleh satu orang yang dipercaya
d. Pegawai harus menghindari adanya tumpang tindih, duplikasi dan
pertentangan dalam pembagian tugas
8
Contoh Soal Pengantar SPM
32. Faktor yang perlu diperhatikan dalam sistem pengendalian manajemen dengan pendekatan 8 unsur, khususnya yang berkaitan dengan unsur kebijakan adalah:
a. Penghindaran adanya tumpang tindih, duplikasi, dan pertentangan dalam pembagian tugas, fungsi, dan tanggung jawab
b. Prosedur yang diciptakan telah menjamin kelancaran pemberian pelayanan
kepada pengguna
c. Kebijakan dibuat dengan maksud untuk melaksanakan kegiatan yang telah digariskan secara ekonomis
d. Kebijakan organisasi tidak berhubungan dengan disiplin pegawai
33. Faktor yang perlu diperhatikan dalam sistem pengendalian manajemen dengan pendekatan 8 unsur, khususnya yang berkaitan dengan unsur perencanaan adalah:
a. Tidak setiap kegiatan perlu direncanakan terlebih dahulu
b. Rencana kerja yang baik akan selalu dimengerti dan dipahami para pegawai organisasi
c. Rencana yang disusun menjadi salah satu alat pengendalian perusahaan d. Rencana kerja telah dikomunikasikan secara efektif
34. Faktor yang perlu diperhatikan dalam sistem pengendalian manajemen dengan pendekatan 8 unsur, khususnya yang berkaitan dengan unsur prosedur adalah:
a. Untuk beberapa prosedur penting, duplikasi menjadi alat untuk melakukan
internal check
b. Kebiasaan yang berlaku dalam praktek operasional
c. Prosedur perlu ditinjau minimal 6 bulan sekali
d. Prosedur yang dibuat harus selaras dengan kebijakan yang telah ditetapkan
35. Faktor yang perlu diperhatikan dalam sistem pengendalian manajemen dengan pendekatan 8 unsur, khususnya yang berkaitan dengan unsur pencatatan akuntansi adalah:
a. Fungsi akuntansi dipisahkan dari fungsi otorisasi dan penyimpanan
b. Terdapat keharusan pada setiap pegawai tertentu untuk membuat laporan hasil pekerjaannya secara tertulis
c. Prosedur akuntansi harus dibuat sesederhana mungkin
d. Terdapat kewajiban bagi setiap orang untuk mempertanggung jawabkan kepada atasannya tentang pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerjanya
9
Contoh Soal Pengantar SPM
36. Faktor yang perlu diperhatikan dalam sistem pengendalian manajemen dengan pendekatan 8 unsur, khususnya yang berkaitan dengan unsur pencatatan akuntansi adalah:
a. Pencatatan akuntansi harus dilakukan oleh pegawai yang berpendidikan
S1 Akuntansi
b. Pencatatan akuntansi harus dilakukan dengan program komputer, contohnya
6L atau Peachtree
c. Kegiatan suatu ensitas dapat dicatat terlebih dahulu oleh ensitas lainnya sebelum sistem pencatatan tersebut handal
d. Setiap kegiatan harus didokumentasikan dengan teliti, akurat dan tepat waktu
37. Faktor yang perlu diperhatikan dalam sistem pengendalian manajemen dengan pendekatan 8 unsur, khususnya yang berkaitan dengan unsur Personalia adalah:
a. Persyaratan kompetensi tenaga sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab yang telah ditetapkan
b. Penempatan dan pemberian tugas harus diberikan dengan prinsip the right
man in the right place
c. Pegawai diangkat berdasarkan rekomendasi pimpinan
d. Pegawai baru harus ditempatkan pada posisi pelayanan langsung
38. Faktor yang perlu diperhatikan dalam sistem pengendalian manajemen dengan pendekatan 8 unsur, khususnya yang berkaitan dengan unsur review intern adalah:
a. Lingkup tugas kegiatan audit ditetapkan dengan jelas dan personel yang
ditugaskan sebagai auditor intern memenuhi persyaratan kompetensi yang memadai
b. Struktur bagan auditor intern harus ditempatkan sejajar dengan bagian
keuangan
c. Auditor tidak perlu diberi pelatihan lagi karena dapat belajar dari pengalaman d. Tindak lanjut atas temuan-temuan audit tahun tahun-tahun lalu menjadi
tanggung jawab auditor
39. Terdapat kewajiban bagi setiap orang untuk mempertanggungjawabkan kepada atasannya tentang pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerjanya, merupakan
faktor yang perlu diperhatikan oleh auditor untuk menilai efektivitas sistem pengendalian manajemen dengan pendekatan 8 unsur, khususnya untuk unsur:
a. Personalia
b. Pelaporan
c. Pengorganisasian d. Review Intern
10
Contoh Soal Pengantar SPM
40. Risiko yang diderita akibat terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan yang berdampak pengenaan sanksi dan kerugian kepada organisasi merupakan jenis risiko:
a. Risiko Bisnis
b. Risiko ketaatan c. Risiko Operasi
d. Risiko Keuangan
41. Risiko audit dibedakan dalam:
a. Risiko bisnis, risiko sampling dan risiko deteksi b. Risiko bisnis, risiko operasi dan risiko keuangan c. Risiko bawaan, risiko sampling dan risiko audit
d. Risiko bawaan, risiko pengendalian dan risiko deteksi
42. Memahami tujuan yang akan dicapai, merupakan faktor yang menjadi perhatian dalam sistem pengendalian versi COSO, khususnya untuk komponen:
a. Penilaian risiko
b. Lingkungan pengendalian
c. Sistem komunikasi dan informasi d. Aktivitas pengendalian
43. Kebijakan rekruitmen, pelatihan dan promosi pegawai, merupakan faktor yang menjadi perhatian dalam sistem pengendalian versi COSO, khususnya untuk komponen:
a. Sistem komunikasi dan informasi
b. Penilaian risiko
c. Lingkungan pengendalian d. Aktivitas pengendalian
11
Contoh Soal Pengantar SPM
44. Transaksi diotorisasi dengan semestinya, merupakan faktor yang menjadi perhatian dalam sistem pengendalian versi COSO, khususnya untuk komponen:
a. Sistem komunikasi dan informasi
b. Lingkungan pengendalian c. Penilaian risiko
d. Aktivitas pengendalian
45. Otorisasi transaksi dan aktivitas yang seharusnya, merupakan faktor yang menjadi perhatian dalam sistem pengendalian versi COSO, khususnya untuk komponen:
a. Sistem komunikasi dan informasi
b. Lingkungan pengendalian c. Aktivitas pengendalian
d. Penilaian risiko
46. Pengujian atas sistem pengendalian manajemen dilakukan oleh auditor dalam rangka:
a. Menilai apakah sasaran audit sementara (Tentative Audit Objective/TAO)
dapat ditingkatkan menjadi sasaran audit tetap.
b. Menilai apakah sasaran audit potential (Potential Audit Objective/PAO) dapat ditingkatkan menjadi sasaran audit sementara(Tentative Audit Objective/TAO).
c. Menilai risiko audit, yang berguna pada saat menentukan teknik audit yang sesuai dengan risiko audit yang teridentifikasi
d. Mendapatkan temuan audit sementara yang akan dilakukan pengujian ketaatan lebih lanjut
47. Dua hal yang harus diperhatikan auditor dalam memahami dan menguji sistem pengendalian manajemen auditan adalah:
a. Teknologi informasi yang digunakan dan siapa pimpinan auditan b. Tindak lanjut temuan dan jumlah temuan
c. Ketepatan waktu tindak lanjut temuan dan teknologi informasi yang
digunakan
d. Rancangan dari berbagai pengendalian dan apakah pengendalian berjalan sebagaimana mestinya
48. Firm Audit Objective (FAO) atau sasaran audit tetap, diperoleh auditor setelah tahapan audit:
a. Survei pendahuluan
b. Evaluasi SPM
c. Pengujian Ketaatan
d. Pengujian Substantive
12
Contoh Soal Pengantar SPM
49. Dalam metode pemahaman SPM, metode Narasi maupun metode Bagan arus memiliki karakteristik yang hampir sama, salah satu keuntungan metode bagan arus dibandingkan metode Narasi diantaranya:
a. Bagan arus memberikan pandangan yang lebih ringkas dari suatu sistem b. Bagan arus memberikan pandangan yang lebih detil suatu sistem
c. Bagan arus menggunakan lambang-lambang suatu sistem
d. Bagan arus lebih cocok untuk mengkomunikasikan karakteristik suatu sistem.
50. Dalam metode penilaian SPM, lambang berikut menjelaskan proses:
a. Penyimpanan yang dapat diakses langsung b. Arsip Permanen
c. Kegiatan manual
d. Proses otomatisasi
***selesai***
13
Contoh Soal SAKD II November 2010
PETUNJUK:
1. Soal terdiri dari 50 butir.
2. Pilihlah satu jawaban yang paling benar antara a, b, c atau d.
3. Tidak berlaku sistem pengurangan (minus) untuk jawaban yang salah.
4. Untuk setiap jawaban yang benar mendapat nilai 2 (dua).
5. Tulislah jawaban Saudara pada lembar jawaban yang telah disediakan.
Jenis pinjaman yang digunakan untuk menutup kekurangan likuiditas pemerintah daerah, disebut :
Pinjaman Jangka Menengah
Pinjaman Jangka Panjang
Pinjaman Jangka Pendek
Pinjaman Daerah
Hal. 91
Apabila penerimaan Negara dari bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di provinsi antah berantah pada tahun anggaran 2005 sebesar Rp.200 Milyar, besarnya bagian provinsi tersebut adalah :
Rp. 128 Milyar
Rp. 40 Milyar
Rp. 32 Milyar
Rp. 30 Milyar
Dalam tahun 2006 di Provinsi amarta berhasil menghimpun PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 sebesar Rp. 10 trilyun, maka menurut PP 55 Tahun 2005 tentang dana Perimbangan, bagi hasil yang diterima pemda provinsi amarta sebesar :
Rp. 2.000 Milyar
Rp. 1.200 Milyar
Rp. 840 Milyar
Rp. 800 Milyar
Pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui mekanisme perjanjian:
Pemda dengan Pemerintah Pusat/Kementrian Keuangan
Perusahaan daerah dengan kreditor asing
Pemerintah pusat dengan kreditor asing
Pemda dengan kreditor asing
Hal 94
Pengeluaran Kas dari Kas Daerah dapat dibebankan ke APBD tanpa Perda APBD disahkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah :
Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan
Belanja barang dan jasa
Belanja pegawai
Belanja modal
Belanja yang dipengaruhi oleh adanya program dan kegiatan yang direncanakan disebut :
Belanja modal
Belanja pegawai
Belanja langsung
Belanja barang & jasa
Program/Kegiatan yang dialokasikan kedalam belanja tidak langsung adalah program :
Belanja barang & jasa
Bantuan social
Non investasi
Belanja modal
Pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas, disebut :
Klasifikasi kelompok
Klasifikasi jenis belanja
Klasifikasi program dan kegiatan
Klasifikasi Urusan Pemerintah Daerah
Belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana social yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas pendapatan daerah tahun-tahun sebelumnya, masuk dalam kelompok :
Belanja Modal
Belanja Subsidi
Belanja Pegawai
Belanja Tidak Terduga
Investasi jangka panjang dengan tujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjual belikan atau ditarik kembali, disebut :
Investasi Permanen
Investasi Non Permanen
Investasi Jangka Panjang
Investasi Kepemilikan Saham
Setelah APBD ditetapkan, PPKD kemudian memberitahukan kepada seluruh kepala SKPD agar menyusun dan menyerahkan rancangan DPA-SKPD kepada PPKD, paling lama :
3 hari kerja
6 hari kerja
10 hari kerja
15 hari kerja
Sejak ditetapkannya peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD, TAPD bersama-sama dengan kepala SKPD melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD, paling lama :
3 hari kerja
6 hari kerja
10 hari kerja
15 hari kerja
Pengembalian kelebihan penerimaan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan kepada rekening :
Belanja tidak terduga
Belanja pegawai
Belanja subsidi
Belanja modal
Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan, bendahara pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada pengguna anggaran, melalui :
Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Kuasa Pengguna Anggaran
Pengguna Anggaran
Pengeluaran Belanja mata anggaran tertentu, demikian pula untuk pembayaran kepada pihak ketiga dan/atau yang diatas Rp.10 juta, dilakukan dengan mengajukan :
SPP Uang Persediaan (SPP-UP)
SPP Tambahan Uang (SPP-TU)
SPP Ganti Uang (SPP-GU)
SPP Langsung (SPP-LS)
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran terhitung sejak diterimanya dokumen SPP, segera menerbikan SPM paling lambat :
1 (satu) hari Kerja
2 (dua) hari kerja
3 (tiga) hari Kerja
4 (empat) hari kerja
Dalam rangka manajemen kas daerah, PPKD menetapkan anggaran kas dengan menerbitkan
Surat Penyediaan Dana (SPD)
Surat Keputusan Otorisasi (SKO)
Surat Perintah Penyediaan Dana (SP2D)
Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS)
Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas, disebut prinsif :
Prinsip realisasi
Prinsip periodisitas
Prinsip konsistensi
Prinsip penyajian wajar
Pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama satu tahun fiscal akan digunakan untuk membiayai belanja yang terjadi dalam periode tersebut, disebut prinsif :
Prinsip periodisitas
Prinsip penyajian wajar
Prinsip konsistensi
Prinsip realisasi
Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, entitas akuntansi tidak menyusun laporan keuangan berupa :
Neraca
Laporan Arus Kas
Laporan Realisasi Anggaran
Catatan atas Laporan Keuangan
Setelah kerugian Daerah diketahui, atasan langsung atau kepala SKPD wajib melaporkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dan diberitahukan kepada BPK selambat-lambatnya :
5 hari kerja
7 hari kerja
10 hari kerja
15 hari kerja
Jika Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tidak mungkin diperoleh/tidak menjamin pengembalian kerugian daerah, maka kepala daerah yang bersangkutan segera mengeluarkan :
Surat teguran kepada yang bersangkutan
Surat tagihan kepada yang bersangkutan
Surat paksa kepada yang bersangkutan
Surat keputusan pembebanan penggantian kerugian kepada yang bersangkutan
Yang bukan merupakan sifat dan bentuk kerugian daerah, ditinjau dari pelakunya adalah :
Bendahara
Pegawai Swasta
Pegawai negeri bukan swasta
Pihak ketiga yang terkait langsung / tidak langsung dengan kerugian daerah
Yang tidak termasuk penyelesaian tuntutan ganti rugi daerah dengan melalui upaya damai, yaitu dilakukan dengan cara :
Dibuatkan SKTJM dari yang bersangkutan
Surat kuasa untuk menjual jaminan barang dari yang bersangkutan
Surat kuasa memotong angsuran maksimal jangka 2 tahun dari yang bersangkutan
Dilakukan atas dasar perhitungan yang diberikan oleh bendahara yang bersangkutan kepada kepala daerah
Pencatatan atas penyelesaian tuntutan perbendaharaan yang telah dilakukan sewaktu-waktu dapat ditagih apabila :
Bendahara meninggal dunia tanpa ahli waris
Bendahara melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya
Ada ahli waris, tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya
Upaya penyetoran ke Kas Daerah berhasil ditarik dari Kas Negara
Jika pelanggaran yang dilakukan pegawai secara terus menerus selama periode 1997-2006 dan menyebabkan kerugian daerah, maka atas tuntutan penggantian kerugian daerah yang dilakukan pada 3 April 2007 :
Dapat dituntut untuk semua kerugian yang terjadi
Hanya dapat dituntut untuk periode mulai tahun 1999
Hanya dapat dituntut untuk periode mulai tahun 2002
Hanya dapat dituntut untuk periode mulai tahun 2004
Terhadap pegawai yang telah diputus pengadilan pidana dinyatakan bebas, maka jika pelanggaran hukumnya tersebut menyebabkan kerugian daerah :
Pegawai yang bersangkutan tidak perlu lagi mengganti kerugian daerah
Pegawai yang bersangkutan tetap wajib mengganti kerugian daerah
SKPD harus mengganti kerugian daerah tersebut
Kerugian daerah tersebut dianggap tidak terjadi
Penyelesaian kerugian daerah dapat dilakukan upaya damai, apabila penggantian kerugian daerah dilakukan dengan :
Diangsur paling lambat 5 (lima) tahun dengan menandatangani SKTJM
Diangsur paling lambat 3 (tiga) tahun dengan menandatangani SKTJM
Diangsur paling lambat 4 (empat) tahun dengan menandatangani SKTJM
Dibayar tunai atau diangsur paling lambat 2 (dua) tahun dengan menandatangani SKTJM
Kerugian daerah berupa kehilangan kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) yang umur pembeliannya sampai dengan 3 tahun, dapat berupa :
Angsuran sampai dengan 3 (tiga) tahun
Angsuran sampai dengan 5 (lima) tahun
Nilai pasar kendaraan sesuai kondisinya
Kendaraan bermotor dengan merek dan tipe yang sama
Kepala Daerah dapat menerbitkan surat keputusan pencatatan jika proses penyelesaian kerugian terhadap bendahara belum dapat dilaksanakan, bila :
Bendahara meninggal dunia tanpa ada ahli waris yang diketahui
Upaya penyetoran ke kas daerah berhasil ditarik dari kas Negara
Ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya
Yang bersangkutan diketahui alamatnya
Yang tidak termasuk dalam pengertian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah :
Hak daerah yang dapat dinilai dengan uang
Kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang
Segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang dipisahkan
Segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut
Sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah, dilaksanakan atas dasar :
Desentralisasi, Dekonsentralisasi dan tugas pembantuan
Lain-lain pendapatan daerah yang sah
Penerimaan asli daerah (PAD)
Bagian laba BUMD
Yang merupakan sumber penerimaan APBD melalui alokasi dana perimbangan dari pemerintah pusat dan daerah, adalah dana :
Desentralisasi
Dekonsentralisasi
Tugas Pembantuan
Aspirasi dan Otonomi Khusus
Yang menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik daerah (BMD) yaitu :
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
Menteri Dalam Negeri
Sekretaris Daerah
Kepala Daerah
Yang bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah adalah
Kepala Daerah
Sekretaris Daerah
Menteri Dalam Negeri
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
Tugas koordinasi di bidang penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah di provinsi/kabupaten/kota ada pada :
Gubernur/Bupati/Walikota
Sekretaris Daerah
Ketua DPRD
PPKD
Dikaitkan dengan kebijakan fiscal pemerintah, fungsi anggaran Negara/daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan, adalah
Fungsi Otorisasi
Fungsi Distribusi
Fungsi Perencanaan
Fungsi Pengawasan
Fungsi-fungsi berikut yang lebih efektif apabila dilaksanakan oleh pemerintah pusat adalah
Fungsi Distribusi dengan lokasi
Fungsi alokasi dengan stabilisasi
Fungsi distribusi dengan stabilisasi
Fungsi alokasi dengan perencanaan
Azas yang mengharuskan agar setiap transaksi ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran, disebut :
Azas universalitas
Azas Spesialitas
Azas Kesatuan
Azas Akrual
Azas yang mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya, disebut :
Azas Universalitas
Azas Spesialitas
Azas Kesatuan
Azas akrual
Ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan factor kualitas, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan dari setiap program, disebut :
Indicator keberhasilan
Capaian kinerja
Indicator kinerja
Indicator kunci
Penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan pada setiap RKA-SKPD, disebut :
Capaian kinerja
Indicator kinerja
Standar satuan harga
Analisis standar belanja
Yang tidak digunakan sebagai pendekatan oleh kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD adalah :
Penganggaran terpadu
Penganggaran berdasarkan kegiatan
Penganggaran berdasarkan prestasi kerja
Kerangka pengeluaran jangka menengah daerah
RKA-SKPD yang telah disusun oleh kepala SKPD disampaikan kepada PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) untuk selanjutnya dibahas oleh :
Gabungan tim anggaran pemerintah daerah dan legislatif
Tim anggaran pemerintah daerah
Tim anggaran legislatif
Tim anggaran unit kerja
Berikut merupakan jenis pajak provinsi adalah :
Pajak Hotel
Pajak Restoran
Pajak Reklame
Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah
Yang termasuk dana perimbangan dalam APBD adalah :
Bagi hasil pajak dan bukan pajak
Lain-lain pendapatan yang sah
Penerimaan hibah
Pajak restoran
Kabupaten pringgodani pada akhir tahun anggaran 2006 berhasil memungut pajak bumi dan bangunan (PBB) sebesar Rp.10 Milyar. Besarnya dana bagi hasil pajak yang diterima kabupaten tersebut adalah :
Rp. 6.500.000.000,-
Rp. 6.480.000.000,-
Rp. 1.620.000.000,-
Rp. 900.000.000,-
Dari jumlah PBB sebesar 10 Milyar yang dipungut, berapa besarnya dana bagi hasil pajak yang diterima oleh provinsi pringgodani ditahun 2006 :
Rp. 6.500.000.000,-
Rp. 6.480.000.000,-
Rp. 1.620.000.000,-
Rp. 900.000.000,-
Dari jumlah PBB sebesar 10 Milyar yang dipungut, maka besarnya dana bagi hasil yang diterima oleh pemerintah pusat (Republik Mimpi) ditahun 2006 :
Rp. 6.500.000.000,-
Rp. 6.480.000.000,-
Rp. 1.620.000.000,-
Rp. 1.000.000.000,-
Apabila besarnya DAU tahun anggaran 2005 ditetapkan 26% dari pendapatan dalam negeri netto sebesar Rp.100 Trilyun maka jumlah DAU untuk seluruh provinsi Indonesia :
Rp. 90 trilyun
Rp. 10 trilyun
Rp. 26 trilyun
Rp. 2,6 trilyun